DPR Setujui Wacana Kementerian Kebudayaan, Tapi…
DPR RI menyetujui wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan yang selama ini digodok oleh pemerintah. Namun, persetujuan tersebut masih bersyarat. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan memberikan beberapa catatan dan syarat sebelum Kementerian Kebudayaan resmi dibentuk.
Salah satu syarat yang diajukan oleh Komisi X DPR RI adalah Kementerian Kebudayaan harus memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan kementerian lain. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga harus didukung oleh anggaran yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan sudah mengemuka sejak lama. Namun, hingga saat ini belum terealisasi karena masih adanya perdebatan mengenai kewenangan dan anggarannya. Dengan disetujuinya wacana tersebut oleh DPR RI, diharapkan pembentukan Kementerian Kebudayaan dapat segera terealisasi sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan kebudayaan di Indonesia.
DPR Setujui Wacana Kementerian Kebudayaan, Tapi…
DPR RI menyetujui wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan, namun dengan beberapa catatan:
- Kewenangan yang jelas
- Anggaran yang memadai
- Tidak tumpang tindih
- Dukungan pemerintah
- Partisipasi masyarakat
Pembentukan Kementerian Kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebudayaan di Indonesia, antara lain melalui pelestarian cagar budaya, pengembangan seni dan budaya, serta promosi budaya Indonesia di kancah internasional.
Kewenangan yang Jelas
DPR RI menyetujui wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan, namun dengan catatan bahwa Kementerian Kebudayaan harus memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan kementerian lain.
Pembentukan Kementerian Kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebudayaan di Indonesia, antara lain melalui pelestarian cagar budaya, pengembangan seni dan budaya, serta promosi budaya Indonesia di kancah internasional.
Anggaran yang memadai
Selain kewenangan yang jelas, DPR RI juga mensyaratkan bahwa Kementerian Kebudayaan harus didukung oleh anggaran yang memadai.
Pasalnya, pengembangan kebudayaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, untuk pelestarian cagar budaya, pengembangan seni dan budaya, serta promosi budaya Indonesia di kancah internasional.
Tanpa anggaran yang memadai, Kementerian Kebudayaan tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Tidak tumpang tindih
Selain kewenangan yang jelas dan anggaran yang memadai, DPR RI juga mensyaratkan bahwa Kementerian Kebudayaan tidak boleh tumpang tindih dengan kementerian lain.
Pasalnya, sudah ada beberapa kementerian yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan kebudayaan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri.
Untuk menghindari tumpang tindih, perlu dilakukan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara Kementerian Kebudayaan dan kementerian-kementerian lainnya.
Dukungan pemerintah
Selain dukungan DPR RI, pembentukan Kementerian Kebudayaan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, khususnya dari Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, pembentukan kementerian baru membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) yang harus ditandatangani oleh Presiden.
Selain itu, dukungan pemerintah juga diperlukan dalam hal penganggaran dan koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya.
Partisipasi masyarakat
Selain dukungan pemerintah, pembentukan Kementerian Kebudayaan juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Pasalnya, kebudayaan adalah milik masyarakat, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengembangan dan pelestariannya.
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Memberikan masukan kepada pemerintah
- Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan
- Menjaga dan melestarikan cagar budaya
- Mempromosikan budaya Indonesia
