Ligaponsel.com – Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin menerapkan kebijakan suaka “paling ketat” di Eropa. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan koalisi yang diumumkan pada hari Rabu (15/12).Kebijakan baru ini akan mencakup pengurangan jumlah pencari suaka yang diterima Belanda, memperketat persyaratan untuk mendapatkan suaka, dan mempercepat proses deportasi bagi mereka yang ditolak permohonan suakanya.Pemerintah koalisi mengatakan bahwa kebijakan baru ini diperlukan untuk mengatasi meningkatnya jumlah pencari suaka yang datang ke Belanda. Pada tahun 2022, Belanda menerima lebih dari 55.000 pencari suaka, naik dari 45.000 pada tahun 2021.Namun, para kritikus berpendapat bahwa kebijakan baru ini terlalu keras dan akan mempersulit orang yang melarikan diri dari penganiayaan untuk mendapatkan perlindungan di Belanda.Belum jelas kapan kebijakan baru ini akan diterapkan. Pemerintah koalisi mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan rinciannya dalam beberapa bulan mendatang.
Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin menerapkan kebijakan suaka “paling ketat” di Eropa. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan koalisi yang diumumkan pada hari Rabu (15/12).
Kebijakan baru ini akan mencakup pengurangan jumlah pencari suaka yang diterima Belanda, memperketat persyaratan untuk mendapatkan suaka, dan mempercepat proses deportasi bagi mereka yang ditolak permohonan suakanya.
Pemerintah Koalisi Belanda yang Baru Inginkan Kebijakan Suaka Paling Ketat
Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin menerapkan kebijakan suaka “paling ketat” di Eropa. Kebijakan ini mencakup lima aspek penting:
- Pengurangan jumlah pencari suaka
- Persyaratan suaka lebih ketat
- Proses deportasi lebih cepat
- Pengetatan aturan reunifikasi keluarga
- Pembatasan akses terhadap layanan sosial
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang datang ke Belanda dan untuk mempercepat proses deportasi bagi mereka yang ditolak permohonan suakanya. Namun, kebijakan ini juga dikritik karena terlalu keras dan akan mempersulit orang yang melarikan diri dari penganiayaan untuk mendapatkan perlindungan di Belanda.
Pengurangan jumlah pencari suaka
Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin mengurangi jumlah pencari suaka yang diterima negara tersebut. Pada tahun 2022, Belanda menerima lebih dari 55.000 pencari suaka, naik dari 45.000 pada tahun 2021. Pemerintah berpendapat bahwa jumlah ini terlalu tinggi dan perlu dikurangi.
Ada beberapa cara untuk mengurangi jumlah pencari suaka. Salah satunya adalah dengan memperketat persyaratan untuk mendapatkan suaka. Saat ini, pencari suaka berhak mengajukan suaka jika mereka memiliki “ketakutan yang beralasan akan penganiayaan” di negara asal mereka. Pemerintah ingin mempersempit definisi penganiayaan ini, sehingga lebih sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka.
Cara lain untuk mengurangi jumlah pencari suaka adalah dengan mempercepat proses deportasi. Saat ini, pencari suaka yang ditolak permohonan suakanya seringkali dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Proses banding ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah ingin mempersingkat proses ini, sehingga pencari suaka yang ditolak dapat dideportasi lebih cepat.
Persyaratan suaka lebih ketat
Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin mempersulit orang untuk mendapatkan suaka di Belanda.
Saat ini, pencari suaka dapat mengajukan suaka jika mereka memiliki “ketakutan yang beralasan akan penganiayaan” di negara asal mereka. Pemerintah ingin mempersempit definisi penganiayaan ini, sehingga lebih sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka.
- Pemerintah juga ingin mempercepat proses deportasi bagi pencari suaka yang ditolak permohonan suakanya.
- Saat ini, pencari suaka yang ditolak permohonan suakanya seringkali dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Proses banding ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
- Pemerintah ingin mempersingkat proses ini, sehingga pencari suaka yang ditolak dapat dideportasi lebih cepat.
Proses deportasi lebih cepat
Pemerintah koalisi Belanda yang baru ingin agar proses deportasi bagi pencari suaka yang ditolak permohonan suakanya menjadi lebih cepat.
Saat ini, pencari suaka yang ditolak permohonan suakanya seringkali dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Proses banding ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Pemerintah ingin mempersingkat proses ini, sehingga pencari suaka yang ditolak dapat dideportasi lebih cepat.
Pengetatan aturan reunifikasi keluarga
Pemerintah koalisi Belanda yang baru juga ingin memperketat aturan reunifikasi keluarga. Saat ini, anggota keluarga pencari suaka yang telah mendapatkan suaka di Belanda dapat mengajukan reuni keluarga. Pemerintah ingin mempersulit anggota keluarga ini untuk datang ke Belanda.
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah ingin memperketat aturan reunifikasi keluarga. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang datang ke Belanda. Pemerintah berpendapat bahwa jika anggota keluarga pencari suaka dapat dengan mudah datang ke Belanda, maka lebih banyak orang akan mengajukan suaka di Belanda.
Alasan lainnya adalah pemerintah ingin mengurangi biaya reunifikasi keluarga. Pemerintah berpendapat bahwa biaya reunifikasi keluarga sangat tinggi, dan pemerintah tidak mampu lagi menanggung biaya tersebut.
Pembatasan akses terhadap layanan sosial
Pemerintah koalisi Belanda yang baru juga ingin membatasi akses pencari suaka terhadap layanan sosial. Saat ini, pencari suaka berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Pemerintah ingin membatasi akses terhadap layanan-layanan ini, sehingga pencari suaka tidak lagi tertarik untuk datang ke Belanda.
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah ingin membatasi akses pencari suaka terhadap layanan sosial. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi biaya. Pemerintah berpendapat bahwa biaya untuk menyediakan layanan sosial bagi pencari suaka sangat tinggi, dan pemerintah tidak mampu lagi menanggung biaya tersebut.
Alasan lainnya adalah pemerintah ingin mengurangi daya tarik Belanda bagi pencari suaka. Pemerintah berpendapat bahwa jika pencari suaka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan akses terhadap layanan sosial di Belanda, maka mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk datang ke Belanda.
