Ligaponsel.com – Pj Wali Kota: Pilkada 2024 Harus Jujur, Aman, Kondusif dan Terkendali adalah harapan yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada acara pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bandung untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Hotel Horison, Kota Bandung, Rabu (4/1/2023).
Yana menegaskan, penyelenggaraan Pilkada 2024 harus memenuhi empat syarat, yaitu jujur, aman, kondusif, dan terkendali. “Jujur artinya tidak ada kecurangan, tidak ada politik uang, dan tidak ada intimidasi. Aman artinya tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada gangguan keamanan lainnya. Kondusif artinya suasana yang mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai dan tentram. Terkendali artinya pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang jujur, aman, kondusif, dan terkendali, Yana meminta seluruh pihak untuk bekerja sama. “Saya minta kepada seluruh anggota PPK yang baru dilantik untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jaga integritas, jaga netralitas, dan jaga profesionalisme. Laksanakan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.
Selain itu, Yana juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk ikut serta menyukseskan Pilkada 2024. “Saya mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Pilihlah pemimpin yang terbaik menurut hati nurani, bukan karena iming-iming uang atau janji-janji palsu. Mari kita ciptakan Pilkada 2024 yang jujur, aman, kondusif, dan terkendali,” ajaknya.
Pj Wali Kota
Menyelenggarakan Pilkada 2024 yang jujur, aman, kondusif, dan terkendali merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Ada 5 aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu:
- Integritas
- Netralitas
- Profesionalisme
- Partisipasi masyarakat
- Penegakan hukum
Kelima aspek tersebut saling terkait dan harus berjalan beriringan. Integritas penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Netralitas penyelenggara pemilu juga sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan adil dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. Profesionalisme penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara demokratis. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa tekanan. Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan aman dan tertib. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan memperhatikan kelima aspek tersebut, kita dapat mewujudkan Pilkada 2024 yang jujur, aman, kondusif, dan terkendali. Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Integritas
Integritas adalah salah satu aspek terpenting dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 yang jujur, aman, kondusif, dan terkendali. Integritas penyelenggara pemilu akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang berintegritas akan bertindak adil, jujur, dan tidak memihak.
Contoh nyata pentingnya integritas penyelenggara pemilu adalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menduga adanya kecurangan dalam penghitungan suara. Namun, MK menolak gugatan tersebut karena tidak menemukan bukti adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja dengan penuh integritas. Mereka tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Netralitas
Netralitas penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan adil dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. Penyelenggara pemilu yang netral akan memperlakukan semua peserta pemilu secara, tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.
Contoh nyata pentingnya netralitas penyelenggara pemilu adalah pada Pilkada Jawa Tengah 2018. Saat itu, salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke MK karena menduga adanya keberpihakan penyelenggara pemilu kepada pasangan calon lainnya. Namun, MK menolak gugatan tersebut karena tidak menemukan bukti adanya keberpihakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja dengan penuh netralitas. Mereka tidak memihak kepada pihak mana pun dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Profesionalisme
Profesionalisme penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara pemilu yang profesional akan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
Contoh nyata pentingnya profesionalisme penyelenggara pemilu adalah pada Pilkada Jawa Barat 2018. Saat itu, salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke MK karena menduga adanya pelanggaran prosedur dalam penghitungan suara. Namun, MK menolak gugatan tersebut karena tidak menemukan bukti adanya pelanggaran prosedur yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah bekerja dengan penuh profesionalisme. Mereka bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara demokratis. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa tekanan.
Contoh nyata pentingnya partisipasi masyarakat adalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 77,48%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya dan menentukan pemimpin mereka.
Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Penegakan hukum
Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan aman dan tertib. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Contoh nyata pentingnya penegakan hukum dalam pemilu adalah pada Pilkada Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, salah satu pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran pemilu, yaitu melakukan politik uang. Pasangan calon tersebut kemudian didiskualifikasi oleh KPU.
Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran pemilu. Hal ini akan menciptakan suasana pemilu yang lebih kondusif dan tertib.
