Ligaponsel.com – Kadin Harap Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Turunan UU DKJ
Kadin berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Keuangan, Adi Budiarso.
Adi mengatakan, Kadin memiliki banyak masukan dan pengalaman yang dapat digunakan dalam penyusunan aturan turunan UU P2SK. Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang bagi Kadin untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini.
“Kami siap memberikan masukan dan membantu pemerintah dalam menyusun aturan turunan yang efektif dan efisien,” kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/2/2023).
Menurut Adi, UU P2SK merupakan langkah maju dalam pengembangan sektor keuangan Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan aturan turunan yang tepat agar UU tersebut dapat berjalan efektif.
“Aturan turunan harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menghambat inovasi di sektor keuangan,” ujarnya.
Kadin juga berharap pemerintah dapat melibatkan akademisi dan praktisi dalam penyusunan aturan turunan UU P2SK. Hal ini untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan industri keuangan.
“Kami yakin dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat menyusun aturan turunan yang komprehensif dan sesuai dengan harapan publik,” pungkas Adi.
Kadin Harap Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Turunan UU DKJ
Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia berharap dapat terlibat dalam penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Harapan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Keuangan, Adi Budiarso.
Menurut Adi, Kadin memiliki banyak Masukan, Pengalaman, dan Harapan yang dapat digunakan dalam penyusunan aturan turunan UU P2SK. Ia berharap pemerintah dapat membuka Ruang bagi Kadin untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini.
Adi mengatakan, UU P2SK merupakan langkah maju dalam pengembangan sektor keuangan Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan aturan turunan yang tepat agar UU tersebut dapat berjalan efektif.
Kadin juga berharap pemerintah dapat melibatkan Akademisi dan Praktisi dalam penyusunan aturan turunan UU P2SK. Hal ini untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan industri keuangan.
Kadin yakin dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat menyusun aturan turunan yang Komprehensif dan sesuai dengan harapan publik.
