Prabowo vs PDI-P: Bahaya Otoritarianisme di Indonesia

waktu baca 1 menit
Jumat, 17 Mei 2024 00:01 0 40 Bryanka

Prabowo vs PDI-P: Bahaya Otoritarianisme di Indonesia

Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu, PDI-P: Berbahaya

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, menegaskan tidak ingin pemerintahannya diganggu. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra, Sabtu (13/8/2023).

“Saya tegaskan, jangan ganggu pemerintahan saya!” tegas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mendapat reaksi keras dari PDI-P. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menilai pernyataan Prabowo berbahaya.

“Pernyataan Prabowo sangat berbahaya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin membangun pemerintahan otoriter,” kata Hasto.

Hasto juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mencoba untuk membungkam kritik.

“Demokrasi kita harus dijaga. Kita tidak boleh membiarkan tumbuhnya bibit-bibit otoritarianisme,” tegas Hasto.

Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu, PDI-P

Prabowo tegas: jangan ganggu pemerintahan.

PDI-P kritik: pernyataan berbahaya.

Demokrasi: kritik harus dijaga.

Otoritarianisme: bibit harus dicegah.

Kebebasan berpendapat: hak dasar warga negara.

Pemerintahan yang baik: menghargai perbedaan pendapat.

Keenam aspek ini saling terkait dan sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi kita. Jika salah satu aspek terganggu, maka demokrasi kita akan terancam. Oleh karena itu, kita semua harus waspada terhadap segala upaya untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berpendapat.