Ligaponsel.com – DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin
Baru-baru ini, pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi tidak wajib menuai kontroversi. Pernyataan tersebut dianggap merugikan masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, mengecam pernyataan Mendikbud tersebut. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Pernyataan Mendikbud ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal, pendidikan adalah salah satu kunci kemajuan suatu bangsa,” kata Ledia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2020).
Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak semua warga negara, termasuk masyarakat miskin. Ia meminta pemerintah untuk segera merevisi pernyataan Mendikbud tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
“Pendidikan tinggi adalah hak semua warga negara, termasuk masyarakat miskin. Pemerintah harus segera merevisi pernyataan Mendikbud tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan,” tegas Ledia.
Pernyataan Mendikbud tersebut juga mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis pendidikan. Mereka menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Pemerintah perlu mengkaji ulang pernyataan Mendikbud tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa, dan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib
Pendidikan tinggi hak semua. Pemerintah wajib hadir. DPR kritisi Mendikbud. Masyarakat miskin jangan dipinggirkan. Kualitas pendidikan Indonesia dipertaruhkan.
Pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi tidak wajib menuai kontroversi. Pernyataan tersebut dianggap merugikan masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mengecam pernyataan Mendikbud tersebut. Ia meminta pemerintah untuk segera merevisi pernyataan Mendikbud tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.