Ligaponsel.com – Presiden Joko Widodo akan membahas sorotan terhadap Bea Cukai dengan jajarannya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (14/2/2023).
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi akan memberikan arahan terkait dengan kinerja Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi.
Presiden akan memberikan arahan terkait dengan kinerja Bea Cukai kita, dalam rangka mengamankan penerimaan negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan para pelaku usaha, kata Sri Mulyani.
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memberikan arahan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Presiden juga akan memberikan arahan terkait dengan upaya-upaya kita untuk memberantas korupsi di lingkungan Bea Cukai, ujar Sri Mulyani.
Pembahasan sorotan terhadap Bea Cukai ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi.
Presiden akan bahas sorotan terhadap Bea Cukai dengan jajaran
Presiden Jokowi akan membahas sorotan terhadap Bea Cukai dengan jajarannya. Pembahasan ini penting untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi.
Ada 6 aspek penting yang akan dibahas oleh Presiden Jokowi, yaitu:
- Penerimaan negara
- Stabilitas ekonomi
- Pelayanan masyarakat
- Pelaku usaha
- Pemberantasan korupsi
- Peningkatan kinerja
Keenam aspek ini saling terkait dan sangat penting untuk keberhasilan Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan meningkatkan penerimaan negara, Bea Cukai dapat membantu pemerintah membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan menjaga stabilitas ekonomi, Bea Cukai dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Pemberantasan korupsi di lingkungan Bea Cukai juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Bea Cukai. Dengan meningkatkan kinerja, Bea Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Penerimaan negara
Salah satu tugas utama Bea Cukai adalah mengamankan penerimaan negara. Penerimaan negara dari Bea Cukai sangat penting untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pada tahun 2022, Bea Cukai berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 283 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 245 triliun.
Keberhasilan Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja Bea Cukai. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, serta memperketat penindakan terhadap penyelundupan.
Stabilitas ekonomi
Bea Cukai juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan jasa internasional, sehingga dapat mencegah masuknya barang-barang berbahaya atau ilegal yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
Selain itu, Bea Cukai juga bertugas memungut bea masuk dan bea keluar, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Bea masuk dan bea keluar yang dipungut oleh Bea Cukai dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Pelayanan masyarakat
Selain bertugas mengamankan penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi, Bea Cukai juga memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bea Cukai memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti:
- Pemberian informasi tentang peraturan kepabeanan
- Pelayanan pengurusan dokumen kepabeanan
- Pemeriksaan barang bawaan penumpang
- Penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan
Bea Cukai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pelayanan online. Sistem pelayanan online ini memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kepabeanan tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai.
Pelaku usaha
Bea Cukai juga memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Bea Cukai memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam berbagai bentuk, seperti:
- Pemberian informasi tentang peraturan kepabeanan
- Pelayanan pengurusan dokumen kepabeanan
- Pemeriksaan barang bawaan penumpang
- Penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan
Bea Cukai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pelayanan online. Sistem pelayanan online ini memudahkan pelaku usaha dalam mengurus dokumen kepabeanan tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai.
Pemberantasan korupsi
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan Presiden Jokowi dengan jajaran Bea Cukai adalah pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dapat menghambat kinerja Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Korupsi dapat merusak citra Bea Cukai dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat merugikan negara karena dapat menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di lingkungan Bea Cukai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai Bea Cukai. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan sistem pelaporan gratifikasi dan whistleblowing system.
Peningkatan kinerja
Selain pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja Bea Cukai. Peningkatan kinerja Bea Cukai diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mengamankan penerimaan negara.
Presiden Jokowi meminta Bea Cukai untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kinerjanya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen kepabeanan, serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan jasa internasional.
