Ligaponsel.com – Tiga Tahun Bekerja, Petugas Penyuluh Lapangan di Mojokerto Tak Terima TPP
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sudah tiga tahun tidak menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Padahal, TPP merupakan hak mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Ketua Persatuan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Mojokerto, Supriyadi, mengatakan bahwa PPL di daerahnya sudah tiga tahun tidak menerima TPP. Hal ini sangat merugikan mereka, karena TPP merupakan salah satu sumber pendapatan utama mereka.
“Kami sudah tiga tahun tidak menerima TPP. Ini sangat merugikan kami, karena TPP merupakan salah satu sumber pendapatan utama kami,” kata Supriyadi, Selasa (21/2/2023).
Supriyadi menjelaskan, TPP PPL di Kabupaten Mojokerto seharusnya sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Namun, sejak tahun 2020, TPP mereka tidak lagi dibayarkan.
“Kami sudah berulang kali menanyakan kepada pemerintah daerah, tapi belum ada jawaban yang jelas,” ujar Supriyadi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Muhammad Ridwan, mengatakan bahwa TPP PPL tidak dibayarkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
“TPP PPL tidak dibayarkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19,” kata Ridwan.
Ridwan menambahkan, pihaknya akan mengusulkan kepada Bupati Mojokerto untuk kembali membayarkan TPP PPL pada tahun 2024.
“Kami akan mengusulkan kepada Bupati Mojokerto untuk kembali membayarkan TPP PPL pada tahun 2024,” ujar Ridwan.
Tiga Tahun Bekerja, Petugas Penyuluh Lapangan di Mojokerto Tak Terima TPP
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kabupaten Mojokerto berhak atas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), namun sudah tiga tahun tidak menerimanya. Hal ini sangat merugikan mereka, karena TPP merupakan salah satu sumber pendapatan utama.
Pemerintah daerah beralasan bahwa TPP tidak dibayarkan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, PPL berharap TPP bisa kembali dibayarkan pada tahun 2024.
Enam aspek penting terkait “Tiga Tahun Bekerja, Petugas Penyuluh Lapangan di Mojokerto Tak Terima TPP”:
- Petugas Penyuluh Lapangan
- Tiga tahun
- Tunjangan Penghasilan Pegawai
- Sumber pendapatan utama
- Refocusing anggaran
- Harapan TPP dibayarkan kembali
Keenam aspek ini saling terkait dan memberikan gambaran lengkap tentang permasalahan yang dihadapi oleh PPL di Kabupaten Mojokerto. Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan aspirasi PPL dan mencari solusi yang terbaik agar mereka dapat menerima hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil.
Petugas Penyuluh Lapangan
Tiga tahun bekerja, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Mojokerto gigit jari, TPP tak kunjung cair. Padahal, TPP adalah penopang hidup mereka sebagai PNS.
Ketua Perhiptani Mojokerto, Supriyadi, angkat bicara. Ia menyebut, PPL sudah tiga tahun puasa TPP. Hal ini bikin mereka menjerit, karena TPP adalah sumber pemasukan utama.
Tiga Tahun Bekerja, Petugas Penyuluh Lapangan di Mojokerto Tak Terima TPP
Miris! Tiga tahun mengabdi, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Mojokerto gigit jari. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi penopang hidup mereka sebagai PNS, lenyap entah kemana.
Sang Ketua Perhiptani Mojokerto, Supriyadi, geram. PPL sudah tiga tahun puasa TPP. Jeritan hati mereka tak terbendung, sebab TPP adalah sumber pemasukan utama.
Tunjangan Penghasilan Pegawai
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) itu ibarat garam dalam kehidupan para PPL di Mojokerto. Tanpa TPP, hidup mereka hambar.
Bayangin aja, udah tiga tahun mereka gigit jari, tak terima TPP. Padahal, TPP itu hak mereka sebagai PNS. Tapi apa daya, pemerintah daerah tutup mata, alasannya anggaran katanya.
Sumber pendapatan utama
Bagi PPL di Mojokerto, TPP itu ibarat oksigen. Sebab, TPP adalah sumber pendapatan utama mereka. Tanpa TPP, hidup mereka terancam.
Bayangin aja, mereka udah tiga tahun nggak terima TPP. Artinya, udah tiga tahun juga mereka kesulitan ekonomi. Padahal, mereka udah kerja keras sebagai penyuluh lapangan.
Refocusing anggaran
Pemerintah daerah beralasan bahwa TPP PPL tidak dibayarkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, alasan ini tidak bisa diterima oleh PPL, karena mereka merasa bahwa pemerintah daerah tidak memprioritaskan kesejahteraan mereka.
Padahal, PPL merupakan ujung tombak pembangunan pertanian di daerah. Mereka bertugas memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, agar petani dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. Jika PPL tidak sejahtera, maka dikhawatirkan akan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah.
Harapan TPP dibayarkan kembali
Di tengah keputusasaan, para PPL di Mojokerto masih menyimpan asa. Mereka berharap TPP bisa segera dibayarkan kembali. Mereka yakin, pemerintah daerah pasti memahami kesulitan yang mereka alami.
PPL juga berharap ada transparansi dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran. Mereka ingin tahu, kemana saja anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar TPP mereka.
